On Friday, 31 July 2009

History

The IMO states that “The International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) is a comprehensive set of measures to enhance the security of ships and port facilities, developed in response to the perceived threats to ships and port facilities in the wake of the 9/11 attacks in the United States” (IMO)

Development and implementation were speeded up drastically in reaction to the September 11, 2001 attacks and the bombing of the French oil tanker Limburg. The U.S. Coast Guard, as the lead agency in the United States delegation to the International Maritime Organization (IMO), advocated for the measure. The Code was agreed at a meeting of the 108 signatories to the SOLAS convention in London in December 2002. The measures agreed under the Code were brought into force on July 1, 2004

Scope

The Code is a two-part document describing minimum requirements for security of ships and ports. Part A provides mandatory requirements. Part B provides guidance for implementation.

The ISPS Code applies to ships on international voyages (including passenger ships, cargo ships of 500 GT and upwards, and mobile offshore drilling units) and the port facilities serving such ships.

The main objectives of the ISPS Code are:

To detect security threats and implement security measures

To establish roles and responsibilities concerning maritime security for governments, local administrations, ship and port industries at the national and international level

To collate and promulgate security-related information

To provide a methodology for security assessments so as to have in place plans and procedures to react to changing security levels

Requirements

The Code does not specify specific measures that each port and ship must take to ensure the safety of the facility against terrorism because of the many different types and sizes of these facilities. Instead it outlines “a standardized, consistent framework for evaluating risk, enabling governments to offset changes in threat with changes in vulnerability for ships and port facilities.”

For ships the framework includes requirements for:

Ship security plans.

Ship security officers

Company security officers

Certain onboard equipment

For port facilities, the requirements include:

Port facility security plans

Port facility security officers

Certain security equipment

In addition the requirements for ships and for port facilities include:

Monitoring and controlling access

Monitoring the activities of people and cargo

Ensuring security communications are readily available

Keamanan Tingkat 1 (Security Level 1)

tingkatan di mana tindakan pencegahan keamanan minimum yang harus dilaksanakan secara terus menerus.

1.Pengecekan identitas semua orang yang naik ke kapal dan mengkonfirmasikan tujuan mereka : karcis, pas naik kapal, dll;

2. Kapal berkoordinasi dengan fasilitas pelabuhan: menetapkan danmenjaga daerah aman,di wilayah tersebut dapat dilaksanakan kegiatan pengawasan terhadap orang-orang, bagasi(termasuk benda­-benda yang dibawa), barang-barang -pribadi, kendaraan dan isinya.

3.Kapal berkoordinasi dengan fasilitas pelabuhan untuk pemeriksaan terhadap kendaraan yang akan dimuat (car carrier, ro-ro);

Keamanan Tingkat 2 (Security Level 2)

Tingkatan di mana tindakan tambahan dari tingkatan keamanan minimum harus dilaksanakan pada waktu tertentu sebagai resiko meningkatnya suatu insiden keamanan.

Pada Keamanan Tingkat 2, Rencana Keamanan Kapal meliputi antara lain :

1.Personil tambahan:ronda keliling saat keadaan sepi untuk mencegahakses olehorang yang tidak berkepentingan;

2. Pembatasan jumlah akses ke kapal, mengidentifikasi akses yang harus ditutup dan peralatan yang memadai untuk pengamanannya;

3. Pencegahan akses pada lambung sisi laut, termasuk patroli perahu;

4. Menetapkan area terbatas pada sisi darat kapal, bekerjasama dengan fasilitas pelabuhan;

5. Meningkatkan frekuensipenggeledahan orang, barang pribadi, dan kendaraan yang naik atau dimuat ke kapal;

6.Melakukan pengawalan terhadap pengunjung kapal;

7. Mengadakan tambahan pengarahan bagi semua awak kapal tentang ancaman-ancaman yang sudah teridentifikasi, menekankan kembali prosedur pelaporan, orang, benda, atau kegiatan yang mencurigakan dan menekankan perlunya peningkatan kewaspadaan;

8.Mengadakan pemeriksaanmenyeluruh atau sebagian di kapal.

Keamanan Tingkat 3 (Security Level 3)

Tindakan pencegahan keamanan yang lebih khusus yang dilaksanakan ketika suatu insiden keamanan segera terjadi

Pada Keamanan Tingkat 3, Rencana Keamanan Kapal harus rinci mengenai tindakan yang dapat dilakukan oleh kapal, bekerja sama secara intensif dengan fihak-fihak yang terkait dan dengan fasilitas pelabuhan, meliputi:

1.Mengurangiakses menjadi hanya satu akses yang terkendali;

2. Hanya memberikan akses kepada fihak-fihak yang sedang menangani insiden keamanan dan ancama insiden keamanan ;

3.Mengarahkan orang-orang di kapal;

4.Penundaan kegiatan naik turun penumpang;

5.Penundaan kegiatan bongkar-muat barang dan pengiriman barang;

6.Pemindahan kapal;

7.Menyiapkan penggeledahan menyeluruh atau sebagian terhadap kapal.

Security Assessment

-Bagian yang penting dan integral dari proses pembuatan

-Perwira Keamanan Perusahaan (Company Security Officer)

-Dilaksanakan oleh orang-orang yang memiliki keterampilan memadai

1. Identifikasi tatacara, prosedur dan operasional keamanan yang sudah ada;

2. Identifikasi dan evaluasi kegiatandi atas kapal yang penting untuk dilindungi;

3. Identifikasi ancaman yang mungkin timbul terhadap kegiatan di atas kapal dan kemungkinan terjadinya ancaman;

4. Identifikasi kelemahan, mencakup faktor manusia di dalam infrastruktur, kebijakan dan prosedur.

Ship Security Plan (SSP)

Masing-masing kapal harus mempunyaiSSP yang disetujui oleh Administrasi

Suatu organisasi keamanan yang diakui(recognized security organization / RSO)boleh menyiapkan dokumen SSP

Suatu Rencana Keamanan Kapal (SSP) meliputi, hal-hal berikut :

1. Tindakan yang direncanakan untuk mencegah senjata, barang berbahaya yang dimaksudkan untuk digunakan terhadap orang – orang, kapal atau pelabuhan;

2. Identifikasi area terbatas dan tindakan untuk pencegahan akses bagi yang tidak berkepentingan masuk ke area tersebut;

3. Tindakan untuk pencegahan akses bagi yang tidak berkepentingan ke kapal;

4. Prosedur untuk merespon ancaman keamanan atau pel

Postingan lain yang mungkin berhubungan:

• February 5, 2010 -- Mualim II Sea watch
• December 15, 2009 -- Ukur dan Hitung Minyak
• July 11, 2009 -- Minimum Under Keel Clearance
• March 17, 2009 -- Di mozambique channel Africa
• January 19, 2009 -- Penanganan Muatan Tanker
• July 28, 2008 -- Proposal Maera memperingati HUT Kemerdekaan RI yang ke-63